Masih Terbentur Masalah Infrastruktur

Masalah pendidikan di sejumlah daerah di Provinsi Banten masih terbentur infrastruktur pen didikan. Berdasarkan data dalam buku Satu Dasawarsa Pembangunan Pen didikan di Banten, kondisi ruang kelas berkondisi baik untuk SD yakni 10.742, rusak ringan 3.591, dan rusak berat 3.319. Untuk tingkat SMP, kondisi baik yakni 4.659, rusak ringan 940, dan rusak berat 282. Untuk SMA ruang kelas dalam kon disi baik yakni 2.022, rusak ringan 175, dan rusak berat 30. Sementara untuk SMK, kondisi baik sebanyak 1.321, rusak ringan 108, dan rusak berat 23.
Sementara anggaran untuk Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten tahun 2010 yakni Rp 1,16 triliun yang terdiri dari Rp 202,08 miliar dari APBN dan Rp 960,04 miliar dari APBD.
Kerusakan ruang kelas khu sus nya untuk sekolah dasar (SD) di Pandeglang bisa di iba rat kan bagai cendawan yang tum buh di musim hujan lan taran jumlahnya terbilang ba nyak. Jumlah ruang kelas yang rusak dengan alokasi ang garan untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas tak sebanding. Akibatnya saat satu ruang kelas di sebuah se kolah selesai dibangun atau di perbaiki, secara bersamaan di sekolah lain muncul lagi rua ng kelas rusak.
Kabid Program Dinas Pen di dikan (Dindik) Pandeglang Abdurahman, Kamis (23/12), mengakui tingginya jumlah ruang kelas yang rusak di Ka­bu paten Pandeglang, baik yang rusak berat, ringan mau pun se dang. Jumlahnya men capai ribuan kelas atau hampir se paruh dari jumlah ruang kelas yang ada di Ka bupaten Pan deglang sebanyak 4.978 kelas. Berdasarkan pen dataan Dindik Pandeglang hingga Juli 2010, ada 821 ruang kelas SD yang rusak ringan, 750 rusak sedang, dan 877 ru sak berat sehingga tak bisa lagi dipakai kegiatan belajar me ngajar (KBM).
Bila ingin menuntaskan per soalan problem ruang kelas ru sak di Pandeglang Pemkab harus mengalokasikan dana hingga Rp 387,71 miliar. “Itu dengan asumsi pembangunan satu ruang kelas baru (RKB) membutuhkan dana hingga Rp 65 juta,” katanya.
Pada 2010, pemerintah pusat menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Pan deglang sebesar Rp 55 miliar. Namun sayangnya, dana itu tidak bisa dialokasi untuk perbaikan ruang kelas. Pemkab Pandeglang bersama pe me rintah daerah lain di Banten me­lakukan koordinasi ke pe merintah pusat agar DAK bisa digunakan untuk perbaikan sa rana pendidikan. Pemkab dan DPRD Pandeglang me ngu­sulkan ke pemerintah pusat da lam hal ini Kementerian Pen didikan Nasional dan Ke men terian Keuangan meminta agar komposisi DAK dibagi dua, yakni 30 persen untuk pe ningkatan mutu dan sisanya untuk pembangunan fisik. Na mun pemerintah pusat tak me ngabulkan.
Penjabat Bupati Pandeglang Asmudji HW menilai, masalah sa rana pendidikan di Ka bu paten Pandegalng me ru pakan pe kerjaan rumah yang harus di selesaikan. “Ini adalah PR (pe kerjaan rumah-red) bagi pe mimpin Pandeglang men datang,” ujarnya.
Setali tiga uang, kerusakan infrastruktur pendidikan juga terjadi di Kabupaten Tangerang. Sekitar 1.460 kelas sekolah da sar negeri (SDN) di Ka bu paten Tangerang dalam kondisi rusak. Kerusakan bervariatif, mulai rusak ringan dan rusak sedang yang jumlahnya 984 kelas, hingga rusak berat yang jum lahnya 478 kelas. Ribuan ke las yang mengalami ke­ru sakan itu berasal dari 750 unit sekolah dasar yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.
Pada awal November lalu, se bagian ruang kelas rusak itu mulai diperbaiki. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ta ngerang Mas Iman Kus nandar mengatakan, dari total APBD 2010 sebesar Rp 1,6 tri liun, sekitar tiga puluh per sennya untuk sektor pen di di kan. Namun persentase sektor pendidikan ini tidak semuanya di gunakan untuk perbaikan se­kolah. Sebab persentase ang garan itu juga termasuk ang garan belanja dan gaji pegawai. “Komitmen kami ada lah bagaimana kualitas sekolah di Kabupaten Ta nge rang sangat baik. Perbaikan ke rusakan terus kami ang­garkan dalam APBD,” kata Mas Iman, Selasa (2/11).
Ribuan ruang kelas rusak ju ga terjadi di Kabupaten Se ra ng. Berdasarkan data di Ba dan Perencanaan Pem ba ngu nan Daerah (Bappeda) Ka bupaten Serang me nye butkan, kerusakan ruang kelas SD yang rusak berat mencapai 366 kelas, rusak ringan 1.015. Sedangkan yang dalam kondisi baik men capai 2.914 kelas.
Sekretaris Dindik Kabupaten Serang Jajang Khusmara me nyebutkan, alokasi APBD 2010 men capai Rp 456,5 miliar. Na mun dana itu sebagian besar untuk gaji pegawai Dindik dan guru. Pada APBD 2011, alokasi un­tuk bidang pendidikan me ningkat menjadi Rp 478 miliar dari total APBD Kabupaten Serang Rp 1,00 triliun. Alokasi itu lebih banyak untuk menggaji para pegawai Dindik dan guru melalui pos belanja tidak lang­sung yang mencapai Rp 418,7 miliar. Sedangkan untuk be lanja langsung hanya Rp 60,9 miliar.
Jajang mengklaim, walau in frastruktur pendidikan terbatas, pendidikan di Kabupaten Se rang mengalami pening katan. Setiap tahun angka partisipasi pendidikan terus meningkat.
Menurut Jajang, sejak Juni 2010 buta aksara di Kabupaten Serang sudah tuntas sebanyak 49.572 orang. “Kualitas bisa meningkat kalau ada sinergitas antara semua pihak dan penunjang sepert infrastruktur,” katanya.
Sementara Kepala Dindik Ci legon Ratu Ati Marliati me nga takan, Pemkot Cilegon fo kus dalam peningkatan pen didikan dengan mengusulkan alo­kasi Rp 119, 12 miliar pada RAPBD 2011. Anggaran pen didikan ini rencananya untuk mem biayai sejumlah program, seperti peningkatan mutu pen didikan serta bantuan sarana.
Untuk peningkatan mutu sekolah, katanya, di antaranya memberikan pelatihan kepada guru. Sementara untuk bantuan sarana bagi sekolah diberikan jika sekolah memerlukan. Salah satunya dengan pengalokasian kebutuhan ruang kelas baru (RKB) dan sarana-prasarana lain.(Team - Sumber RB)