Target indeks kesehatan pada angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) tahun 2009 tidak mencapai target. Pada la poran keterangan per tang gung jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2009, Pemprov me nargetkan AKI melahirkan 226 kasus/100.000 kelahiran yang dicapai 252 kasus/100.000 di ban dingkan tahun sebe lumnya, AKI menunjukkan 256 ka sus/100.000 kelahiran. Masih me nurut LKPJ 2009, AKB 2009 32 kasus/1.000 kelahiran tidak ter capai dari target 28 kasus/1.000 kelahiran. Hal ini juga perlu diapresiasi karena me ngalami penurunan di banding tahun sebelumnya yang men capai 34 kematian. Pemprov meng klaim bahwa jumlah AKI hamil bersalin yang melahirkan, yakni 478 orang pada 2008, menurun menjadi 372 orang pada 2009. Kemudian pe nu ru nan AKB dari 34/1000 kelahiran hidup tahun 2008 menjadi 25,3/1000 kelahiran hidup bayi pada 2009, serta meningkatnya usia harapan hidup dari 62,6 tahun di 2003 menjadi 64,6 tahun di 2008, dan menjadi 68 tahun pada 2009.
Sementara rasio penanganan dan pemberantasan penyakit pada 2008 dicapai 62,5%, ke mudian naik jadi 76,60 di 2009. Angka ini melewati angka 70,80% yang ditargetkan.
Mengenai target dan realisasi 2010, menurut Sekretaris Din kes Banten Drajat Ahmad Pu tera belum bisa diketahui ka rena masih pemutakhiran data di kabupaten/kota. “Paling cepat kita ketahui capaian di 2010 pada Januari 2011,” ujarnya.
Dinkes Banten merupakan sa lah satu satuan kerja pe rangkat daerah (SKPD) pemilik angg aran terbesar dalam APBD Banten 2011 dengan total ang garan Rp 209.300.000.000. Dari anggaran tersebut hampir 70 persen untuk proyek pengadaan pengadaan lahan, gedung, alat kesehatan hingga kalender dan pos ter. Kalaupun ada proyek ban tuan rakyat miskin, ang kanya jauh lebih kecil. Untuk pro g ram peningkatan gizi buruk, khususnya balita, hanya diang garkan Rp 5, 83 miliar untuk 5.000 balita selama 90 hari makan anak (HMA) atau hanya sekira Rp 13.000 per balita.
Pada rencana kerja dan ang garan (RKA) Dinkes pada APBD ta hun 2011, total ang garan un tuk pengadaan alat kes e ha tan mencapai Rp 59, 11 miliar. Pengadaan alat ke sehatan terbagi dua kategori yakni alat-alat kedokteran yang akan dihibahkan ke RSUD se Banten senilai total Rp 40, 12 miliar dan kegiatan pe nga daan sarana ke sehatan dasar berupa alat ke sehatan senilai Rp 18,93 miliar, untuk 5 RSUD dan 20 pus kesmas. Selain itu, dana se gar senilai Rp, 1,35 miliar digelontorkan untuk bantuan pembangunan gedung farmasi dan renovasi RSUD Pandeglang. Nilai pengadaan yang juga cukup besar adalah untuk pem bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah yang men capai Rp 26,97 miliar, dengan rincian Rp 20,11 miliar untuk pengadaan gedung, Rp 6,50 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana, dan Rp 200 juta untuk pematangan lahan.
Tak kalah besarnya anggaran untuk pengadaan gedung Po liteknik Kesehatan (Poltekkes) Banten senilai Rp 28,18 miliar, yang dari total itu, sebanyak Rp 27,5 miliar digunakan untuk pengadan lahan. Pembangunan gedung RS Rujukan Banten mendapat kucuran dana Rp 28,18 miliar. Juga bantuan untuk pembangunan ruang perawatan 12 unit puskesmas dan 8 unit pos kesehatan desa (poskesdes) total anggaran mencapai Rp 26,75 miliar.
Menurut Drajat, anggaran Din kes Banten di APBD 2011 berusaha memfasilitasi ke bu tuhan kabupaten/kota. “Kalau dibilang banyak pengadaan, memang tupoksi kita lebih mengakomodasi kebutuhan kabupaten/kota untuk pe layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Kata dia, hampir 90 persen anggaran Dinkes di 2011 untuk masyarakat. “Alat kesehatan juga untuk masyarakat. Kita merencanakan asuransi jam kesda di 2011,” ujarnya.
Problem kesehatan di Ka bupaten Serang, terutama urusan membangun kesadaran masyarakat pola hidup bersih sehat (PHBS) juga belum memiliki kemajuan. Dari 314 jumlah desa di Kabupaten Serang, belum ada satupun yang terbebas dari kebiasaan bua ng air besar (BA) sembarangan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan dari 1,4 juta warga Kabupaten Serang, baru 38% yang menggunakan sanitasi baik, selebihnya warga masih BAB sembarangan, ada yang di kebun, sungai, dan sawah. Akibatnya lima kecamatan pernah ditetapkan kejadian luar biasa (KLB) diare. Kelima kecamatan itu adalah Tir tayasa, Pontang, Ciruas, Kramatwatu dan Padarincang. Kabid Pe nang gulangan Pem berantasan Penyakit dan Kesehatan Li ng kungan (P3KL) Dinkes Ka bu paten Serang Maria lsmiati, mengatakan, minimnya ke sa daran warga soal pen tingnya sanitasi sehat diperparah de ngan sulitnya warga men da patkan air bersih. “Akibatnya berbagai penyakit mengancam warga, terutama diare,” kata Maria. (Team - Sumber (run-kar-fau/alt)
0 komentar:
Posting Komentar